Gubernur Dan Menko IPK Resmi Buka International Conference
Gubernur Dan Menko IPK pada tanggal 12 Juni 2025, Jawa Barat menjadi pusat perhatian nasional saat Gubernur provinsi dan Menteri Koordinator Investasi dan Pengembangan Kawasan (Menko IPK) resmi membuka “International Conference on Regional Innovation and Sustainable Development” (ICRISD) 2025 di Bandung. Momen ini menandai sinergi antara pemimpin daerah dan pusat dalam mendorong agenda inovasi dan pembangunan berkelanjutan di skala lokal dan internasional.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Jawa Barat telah mencanangkan roadmap pembangunan berbasis riset dan teknologi sejak beberapa tahun terakhir. Bandung, sebagai kota pendidikan dan pusat riset, di harapkan menjadi laboratorium inovasi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik, tetapi juga menghasilkan solusi nyata untuk tantangan daerah—khususnya isu lingkungan, ketahanan pangan, dan pemerataan ekonomi. Kehadiran pejabat tinggi seperti Menko IPK memberi bobot nasional pada acara ini, menampilkan kokohnya komitmen bersama dalam mewujudkan program inovasi berbasis kolaboratif.
Sementara itu, Menko IPK menyampaikan urgensi kebijakan strategis yang memperkuat investasi hijau dan infrastruktur digital kawasan. Menurutnya, konferensi ini bukan hanya simbolis, melainkan pintu masuk untuk menjalin kerjasama lintas negara dan sektor. Ia menekankan pola kemitraan “daerah sebagai pelaku utama”, bukan hanya objek pemanfaatan. Artinya, pembangunan daerah tidak lagi bisa hanya mengandalkan intervensi dari pusat, tetapi harus berakar dari inisiatif kolektif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.
Gubernur Dan Menko IPK dengan acara pembukaan juga di warnai dengan penampilan budaya Sunda dan tarian daerah lainnya, mewarnai suasana dengan semangat akar lokal yang berpadu dengan ide global. Selain itu, panitia menghadirkan siaran daring bagi delegasi luar negeri, sehingga konferensi dapat di ikuti secara transnasional. Keseriusan penyelenggaraan ini menunjukkan bahwa Indonesia – dan khususnya Jawa Barat – siap menjadi tuan rumah acara akademik internasional yang tidak hanya memperkaya diskursus, tapi juga mendorong aksi nyata.
Meramu Tema Dan Pilar Konferensi Gubernur Dan Menko IPK: “Local Actions for Global Solutions”
Meramu Tema Dan Pilar Konferensi Gubernur Dan Menko IPK: “Local Actions for Global Solutions” menggarisbawahi filosofi bahwa setiap inovasi lokal memiliki potensi menjadi jawaban terhadap permasalahan global. Konferensi ini menyusun sejumlah pilar diskusi: inovasi teknologi tepat guna, ketahanan lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan tata kelola pemerintahan inklusif.
Di ranah teknologi tepat guna, sebuah sesi menyajikan studi kasus penggunaan energi terbarukan di desa-desa terpencil Jawa Barat. Sementara itu, delegasi dari Belanda memamerkan inovasi pertanian urban yang mampu mencukupi kebutuhan pangan lokal tanpa mengorbankan ruang hijau kota. Diskusi lainnya menyentuh pengelolaan sampah plastik berbasis komunitas di Filipina, serta model pengelolaan air bersih oleh warga desa di India.
Peserta konferensi berasal dari lebih dari 20 negara, menghadirkan perspektif beragam terhadap keberlanjutan dan pembangunan daerah. Lebih dari 300 orang datang dari kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pemimpin komunitas, industri, dan birokrat dari berbagai tingkatan pemerintahan. Duduk bersama di meja round table, mereka membuka pertukaran gagasan mengenai digitalisasi desa, model ekonomi sirkular, dan tata kelola partisipatif di desa terpencil.
Paralel dengan diskusi akademik, ada presentasi dari startup lokal yang berhasil menciptakan solusi transportasi ramah iklim dan sistem pemasaran online untuk petani hortikultura lokal. Perwakilan industri pun turut memaparkan bahwa kolaborasi antara akademia dan startup perlu di topang regulasi yang mendukung dan akses pembiayaan yang inklusif.
Konferensi juga menjadi tempat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara universitas di Bandung dengan lembaga riset dari Jepang dan Kanada. MoU ini bertujuan membuka peluang pertukaran mahasiswa dan peneliti, serta mendanai proyek riset bersama. Harapannya, hasil konferensi ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi di terjemahkan menjadi riset kolaboratif yang berdampak nyata di daerah asal partisipannya.
Peran Pemerintah Daerah Dan Pusat: Mengurai Tantangan Infrastruktur Dan Regulasi
Peran Pemerintah Daerah Dan Pusat: Mengurai Tantangan Infrastruktur Dan Regulasi mengenai sejauh mana pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—membuka ruang bagi inovasi. Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat bersama Menko IPK saling bahu membahu menjelaskan strategi penguatan R&D di daerah masing-masing.
Kepala daerah menyatakan pentingnya ketersediaan dana riset lokal: bukan hanya proyek jangka pendek, tetapi riset berkelanjutan yang produktif dan berpangkal pada kebutuhan masyarakat. Mereka juga mengusulkan penerapan insentif fiskal bagi startup inovatif yang lahir di wilayah tersebut. Sementara Menko IPK menjanjikan integrasi peta jalan nasional: repositori potensi daerah, peluang klaster inovasi, dan skema pembiayaan lintas daerah yang saling mendukung.
Selain itu, regulasi pun menjadi isu penting satelah peserta menyuarakan persoalan panjangnya urusan perizinan bagi inovator. Para delegasi meminta di buatnya kerangka regulasi yang cepat, adaptif, dan berpihak pada masyarakat. Respons pemerintah pusat adalah akan di susun panduan regulasi provinsi – pedoman satu pintu bagi riset lokal sesuai standar nasional. Partisipasi dalam pemusatan data riset juga di gagas untuk membangun transparansi dan meminimalisir tumpang tindih antar-daerah.
Dalam sesi ini juga di bahas peran kampus sebagai inkubator inovasi daerah. Gubernur menyatakan akan mendorong perguruan tinggi untuk memetakan laboratorium daerah yang memiliki potensi di kembangkan lebih luas. Perguruan tinggi tersebut juga harus membuka diri kepada sektor industri dan masyarakat, bukan hanya sebagai entitas akademis tertutup.
Secara keseluruhan, sesi ini memperlihatkan bahwa tanpa dukungan penuh regulasi. Dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah, inovasi akan sulit berkelanjutan. Dengan kesepakatan pemerintah berupa peta jalan, insentif fiskal, dan digitalisasi perizinan, di harapkan filterisasi inovasi daerah akan semakin terbuka.
Aksi Lintas Sektor: Menyusun Jembatan Menuju Implementasi Nyata
Aksi Lintas Sektor: Menyusun Jembatan Menuju Implementasi Nyata, para peserta menghasilkan deretan rekomendasi strategis untuk menjembatani ide menjadi tindakan. Rekomendasi pertama adalah pembentukan “national secretariat” yang bertugas memantau implementasi MoU dan proyek riset daerah. Sekretariat ini akan berkolaborasi dengan universitas, pemerintah, dan mitra internasional—menyusun laporan tahunan dan peta jalur kegiatan.
Rekomendasi kedua adalah mekanisme pendanaan lanjutan: selain dana hibah riset. Berbasis proyek, juga di perlukan venture capital lokal dan hibah spin-off startup. Pemerintah daerah akan menjajaki insentif tambahan seperti keringanan pajak dan akses pasar bagi kolaborator inovasi.
Rekomendasi ketiga adalah pembentukan forum tahunan, bersifat terbuka, yang melibatkan perwakilan masyarakat, LSM, dan pelaku ekonomi lokal. Ini untuk memastikan bahwa teknologi dan kebijakan yang dikembangkan tidak melenceng dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Dalam forum ini, juga di usulkan adanya tim mobile demo—for teknis sosialisasi dan uji coba langsung di desa-desa.
Gubernur Jabar menyampaikan deklarasi komitmen: seluruh hasil konferensi ini akan menjadi bagian rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tim kolaboratif sedang dibentuk untuk memproses ide menjadi pilot project yang akan dijalankan di beberapa kabupaten. Sementara itu, Menko IPK berjanji mendukung lewat fasilitas promosi regional dan bantuan jejaring internasional serta monitoring implementasi kebijakan nasional.
Dengan gari perumusan rekomendasi dan aksi konkret tersebut, ICRISD 2025 bukan sekadar acara seremonial. Tetapi pijakan riil bagi transformasi inovasi yang berkelanjutan. Harapannya, konferensi ini akan menjadi motor awal dari akselerasi daerah menuju ekosistem inovasi nasional. Yang matang, inklusif, dan berdampak nyata untuk masyarakat—mewujudkan semangat Local Actions for Global Solutions dari Gubernur Dan Menko IPK.
